Pengadilan Agama Natuna

Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Agama Natuna Kelas II. Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Natuna dalam pelaksanaan Pelayanan.

Jadwal Sidang

Info Perkara

Direktori Putusan

Biaya Perkara

Electronics Justice System

Gugatan Mandiri

Pengumuman Badilag

Pengumuman PTA

Berita Pengadilan

Artikel Ilmiah

Tahapan Pengangkatan Hakamain dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama Oleh: Delbi Ari Putra Ar-Riyawi, S.H.
Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim. Oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI
Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Oleh: Zuhrul Anam, S.H.I.
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Yang Berkaitan Dengan Pertanahan | oleh: Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn.

Prosedur Permohonan Informasi

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI A. Persyaratan 1. Pemohon lnformasi waj ib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinaskependudukan dan pencatatan sipil;b . Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang ...

Prosedur Pengaduan

Tata Cara Pengaduan diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh padaJDIH MA RI. Pengaduan dapat disampaikan melalui:a. aplikasiSIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;b. layanan pesan singkat/SMS;c. surat elektronik (e-mail);d. faksimile;e. ...

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.