di website Pengadilan Agama Natuna. Media ini didedikasikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat demi terwujudnya transparasi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Natuna. website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable. Terimakasih atas kunjungan anda.
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Agama Natuna pada hari dan Jam Kerja.
Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana.
adalah Layanan elektronik bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. untuk itu para pihak berperkara tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran.
Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung
Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
A. Umum
1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:
a. Prosedur Biasa; dan
b. Prosedur Khusus.
2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau
media elektronik;
b. Informasi yang diminta bervolume besar;
c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk
dalam ...
Tata Cara Pengaduan diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh padaJDIH MA RI.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:a. aplikasiSIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;b. layanan pesan singkat/SMS;c. surat elektronik (e-mail);d. faksimile;e. ...
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| User Online | 2 |
| Hari Ini | 32 |
| Kemarin | 41 |
| Minggu ini | 73 |
| Bulan ini | 855 |
| Tahun ini | 3375 |
| Total | 5360 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Website Pengadilan Negeri Ranai
Website Pemeritah Provinsi Kepulauan Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung