Pengadilan Agama Natuna

Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Agama Natuna Kelas II. Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Hakim, Pejabat, dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Natuna dalam pelaksanaan Pelayanan.

Jadwal Sidang

Info Perkara

Direktori Putusan

Biaya Perkara

Electronics Justice System

Gugatan Mandiri

Pengumuman Badilag

Pengumuman PTA

Berita Pengadilan

Artikel Ilmiah

Galeri Foto Pengadilan Agama Natuna
Tahapan Pengangkatan Hakamain dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqoq di Pengadilan Agama Oleh: Delbi Ari Putra Ar-Riyawi, S.H.
Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim. Oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI
Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Oleh: Zuhrul Anam, S.H.I.
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Yang Berkaitan Dengan Pertanahan | oleh: Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn.

Prosedur Permohonan Informasi

A. Umum 1. Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari: a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. 2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal: a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam ...

Prosedur Pengaduan

Tata Cara Pengaduan diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh padaJDIH MA RI. Pengaduan dapat disampaikan melalui:a. aplikasiSIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;b. layanan pesan singkat/SMS;c. surat elektronik (e-mail);d. faksimile;e. ...

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.