Get Adobe Flash player
Home

Daftar Alamat Email PA Natuna

NO

BAGIAN

EMAIL

1

INFORMASI KANTOR

pa_natuna@yahoo.com

2

DELEGASI/PANGGILAN

delegasipanatuna@yahoo.com

3

KEPEGAWAIAN

kepegawaianpanatuna@yahoo.com

4

UMUM & KEUANGAN

keuanganpanatuna@yahoo.com

5

KEPANITERAAN

kepaniteraanpanatuna@yahoo.com

grafik


Keyword : Hukum Islam, Modernitas.


A. Pendahuluan

Dialektika antara hukum dan masyarakat merupakan sebuah keniscahyaan. Artinya bahwa hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya.[1] Dapat dikatakan pula bahwa perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.[2] Bahkan ada adagium yang menyatakan bahwa الآحكام وليدة الحاجة     hukum lahir karena adanya tuntutan kebutuhan dalam masyarakat. Secara realitas diyakini bahwa    dinamika masyarakat   dapat berpengaruh terhadap konsepsi hukum, misalnya saja modernitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ternyata telah mempengaruhi pandangan terhadap hukum Islam.[3] Dengan perkataan lain bahwa modernitas telah membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk terhadap konsepsi hukum khususnya hukum Islam.[4]

Berawal dari kenyataan di atas maka tulisan ini akan memfokuskan kajiannya pada modernitas dan transformasi hukum Islam. Tulisan  ini akan berusaha mencari sejauhmana pengaruh modernitas terhadap hukum Islam tersebut. Untuk tujuan melengkapi kajian tersebut terlebih dahulu akan dipaparkan tentang signifikansi kajian modernitas dan hukum Islam, hukum Islam dan tantangan modernitas, kepastian dan kelenturan hukum Islam dan pada bagian setelah pengaruh modernitas terhadap konsepsi hukum Islam akan dicoba dibahas tentang salah satu aspek hukum Islam yang telah bersentuhan dengan modernitas yaitu bank syari’ah  dibawah judul  dari bank konvensional menuju bank syari’ah, bagian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana transformasi hukum Islam yang telah dipengaruhi modernitas dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan pada bagian terakhir dari tulisan ini akan dicermati perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen  dengan Undang-undang  Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dampak dari adanya modernitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

B. Signifikansi Kajian Modernitas dan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia[5] dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli lingusitik dan semantik bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat.[6] Perubahan dalam masyarakat dapat  terjadi disebabkan karena adanya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berfikir serta menimbulkan konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat.[7]

Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.  Dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah Muhakkamah)[8] selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Perubahan dalam masyarakat memang menuntut adanya perubahan hukum. Soekanto menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata.[9] Dengan kata lain perubahan masyarakat akan melahirkan tuntutan agar hukum (hukum Islam) yang menata masyarakat ikut berkembang bersamanya. [10]

C. Hukum Islam dan Tantangan Modernitas

Islam diyakini sebagai agama yang universal dan berlaku sepanjang masa yang ajarannya diklaim akan selalu sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat (shalihun likulli zaman wa makan).[11] Al-Qur’an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh ummat manusia, dimanapun mereka berada.[12] Oleh karena itu Islam sudah seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa ada konflik dengan situasi kondisi dimana ia berada.[13]

Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat bersahaja. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan.[14] Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju cara berfikir, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga Syariat Islam (termasuk hukum Islam) dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[15]

Gambaran tentang kemampuan syariat Islam dalam menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam diantaranya adalah prinsip yang terkait dengan mu’amalah dan ibadah. Dalam bidang mu’amalah hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.[16] Sedangkan dalam bidang ibadah hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya.[17]

Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi yang terkait dengan segala macam bentuk mu’amalat diizinkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat Islam. Berbeda dengan bidang muamalah, hukum Islam dalam bidang ibadah tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi, melainkan materinya harus berorientasi kepada nash al-Qur’an dan Hadis yang telah mengatur secara jelas tentang tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Namun modernisasi dalam bidang sarana dan prasarana ibadah mungkin untuk dilakukan.[18]

D. Kepastian dan Kelenturan Hukum Islam

Problem utama yang dihadapi hukum Islam di dunia modern adalah kesulitan merespon tuntutan realitas zaman modern. Ketika berhadapan dengan problem modernitas, hukum Islam harus mampu berwajah ganda. Satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan, ia harus tahan terhadap gempuran modernitas, sementara di sisi yang lain, ia harus mampu bersikap akomodatif terhadap tuntutan perkembangan.Wajah pertama menuntutnya untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat, sedangkan wajah kedua menuntutnya untuk mau dipengaruhi masyarakat agar tidak ketinggalan zaman. Jika dua hal tersebut tidak dijalankan secara tepat, hukum Islam akan jatuh pada dua kondisi. Pertama; menjadi hukum yang kuno, kaku dan ditinggalkan masyarakat. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu memegang sifat kekokohannya dan anti perubahan. Kedua; kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Ini terjadi bila hukum Islam terlalu bersemangat menerima perubahan.[19]

Dalam rangka menyelesaikan problem modernitas bagi hukum Islam, terdapat tiga kecenderungan di kalangan masyarakat Islam. Pertama; aliran ortodoksi yang menolak segala bentuk pembaharuan hukum Islam. Bagi aliran ini, hukum Islam sudah mampu menghadapi realitas apapun. Realitas yang ada harus tunduk kepada ketentuan hukum Islam yang telah ada. Kedua; aliran reaktualisasi yang berpendapat bahwa hukum Islam bisa menerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori zanni, bukan bagian-bagian qat’i yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun.[20] Ketiga; aliran sekuler yang menganggap hukum Islam tidak siap pakai, sehingga harus digantikan oleh hukum lain yang lebih baik, yaitu hukum Barat.[21]

Belakangan muncul aliran baru yang bebeda dengan ketiga aliran di atas  yaitu aliran reformistik. Aliran ini mengkritik aliran kedua yang dianggapnya telah gagal mendamaikan hukum Islam dan tantangan modernitas. Tapi aliran ini juga tidak ingin jatuh pada pilihan ketiga yang sekuleristik atau pilihan pertama yang sama sekali acuh dengan problem modernitas hukum Islam. Bagi aliran reformistik hukum Islam harus direkonstruksi total (tidak hanya yang bersifat zanni saja) agar bias koheren dengan modernitas, namun tetap Islami. Termasuk dalam kelompok ini adalah Abdullah Ahmad Na'im. Metode yang ditawarkannya adalah teori yang diintroduksi oleh gurunya (Mahmoud Muhammad Taha) yaitu teori evolusi dengan menghilangkan corak mistiknya . Teori ini berisi teori naskh yang berbeda dengan teori naskh yang telah ada sebelumnya. Dalam pandangan Taha teori naskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat (juga hadis) Madaniyah menghapus ayat (juga hadis) Makiyah, harus dibalik, yaitu bahwa ayat Makiyahlah yang justeru menghapus ayat Madaniyah.[22]

E. Pengaruh Modernitas Terhadap Konsepsi Hukum Islam.

Harun  Nasution membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode yaitu periode klasik (650-1250 M.), periode pertengahan (1250-1800 M.) dan periode modern (1800 M.- dan seterusnya).[23] Dalam persepsi muslim tradisional (pra modern), hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tidak ada kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Qur’an dan sunnah telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurutnya, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan yaitu wahyu Tuhan. Ide tentang hukum natural tidak dikenal. Coulson menyimpulkan bahwa pemahaman tradisional tentang perkembangan hukum Islam tidak memiliki dimensi historis sama sekali.[24]

Era modern yang menurut Harun Nasution bermula pada abad 19,[25] merupakan periode yang di dalamnya kepercayaan tradisional mulai dipertanyakan dan mendapat tantangan serius. Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam, sangat kuat. Akibatnya, beberapa aspek ajaran Islam dipertanyakan, dan salah satu aspek tersebut adalah pertanyaan yang ditujukan kepada doktrin hukum Islam.[26] Pada perkembangan berikutnya modernitas ini berpengaruh terhadap konsepsi  hukum Islam (sebagaimana menurut anggapan muslim tradisional tersebut di atas) .

Perubahan pemahaman terhadap konsepsi hukum Islam tersebut salah satunya dihembuskan oleh Schaht yang meruntuhkan anggapan tradisional tentang hukum Islam. Schaht tidak mengkaji hukum Islam secara teologis dogmatis, melainkan lebih bersifat historis dan sosiologis. Ia menyajikan hukum Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial. Ia menyimpulkan bahwa sebagian besar hukum Islam termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan historis.[27]

Berdasarkan uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu pengaruh modernitas terhadap konsepsi hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang hanya semata-mata bersifat dogmatis yuristik melainkan ada dimensi historisitas dan sosiologis. Dan kalau kita kaitkan dengan perkembangan pemahaman terhadap konsepsi hukum Islam di era modern (dan kontemporer saat ini) maka dapat diambil kesimpulan yang serupa bahwa hukum Islam tidak lagi dipahami sebatas wahyu Tuhan yang tidak terjangkau oleh historisitas  melainkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari historisitas yang melingkupinya. Bahkan saat ini ada anggapan bahwa Hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu tetapi juga dapat ditemukan dalam alam (hukum natural).[28]

F.  Dari Bank Konvensional Menuju Bank Syari’ah

Salah satu aspek konsep hukum Islam yang telah bersentuhan dengan modernitas adalah konsep tentang perbankan Syari'ah. Hal menarik yang perlu dicermati adalah apakah persentuhan hukum Islam dengan modernitas tersebut telah mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ataukah belum. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dicermati terlebih dahulu tentang perkembangan perbankan Syari'ah (khususnya di Indonesia) dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ummat.

Bank Syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah ada deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini disebabkan karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk nol persen (peniadaan bunga). Kemudian posisi perbankan Syari'ah semakin pasti setelah disahkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga  maupun keuntungan bagi hasil.[29]

Kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan  munculnya PP No. 72 Tahun 1992 tersebut maka jalan operasioanl perbankan Syari'ah semakin luas dan terang.[30]

Perkembangan bank Syari'ah mencapai titik kulminasinya dengan disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Syari'ah maupun yang akan mengkonversi dari sistem konvensional  menjadi system Syari'ah. Saat ini telah banyak berdiri bank Syari'ah seperti BNI  Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan sebagainya. Bank Syari'ah di Indonesia pertama kali lahir pada tahun 1992 melalui berdirinya Bank Muamalat Indonesia, kemudian memasuki tahun 2002 bank yang melakukan kegiatan operasional bank Syari'ah menjadi bertambah banyak yaitu Bank IFI, Bank BNI, Bank Mandiri Syari'ah, dan Bank Jabar.[31] Saat ini jumlah bank syari’ah terus bertambah dan berkembang seiring dengan meningkatnya apresisasi ummat Islam terhadap kehadiran bank syariah di Indonesia.

Peran perbankan Syari'ah di Indonesia adalah sangat signifikan di mana munculnya bank syari'ah tidak hannya semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar penduduknya muslim melainkan juga untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi. Disamping itu terbukti bank syari'ah memiliki keunggulan dan manfaat yang besar dibanding dengan perbankan konvensional.

Keunggulan sistem perbankan syari'ah terletak pada peran perbankan syari'ah sebagai manajer investasi, wakil, atau pemegang amanah dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Dengan demikian seluruh resiko keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat. [32]

Selain keunggulan di atas ternyata praktek perbankan Syari'ah melalui Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah) secara riil telah mampu menyediakan kredit kepada petani, nelayan, pengusaha, dan pedagang kecil dengan kriteria mudah, tepat waktu dan tepat jumlahnya. Adapun peran perbankan syari'ah  terkait dengan peningkatan kesejahteraan ummat secara mendetail masih  perlu mendapat kajian lebih mendalam.

G. Revisi  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan pengaruh modernitas terhadap hukum Islam adalah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tulisan ini mencoba melihat salah satu aspek krusial dari perubahan Undang-undang tersebut khususnya mengenai kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara di bidang ekonomi syari’ah.

Sebagaimana diketahui bahwa DPR RI pada tanggal 21 Februrai 2006 sudah menyetujui Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fenomena ini merupakan awal yang baik bagi Peradilan Agama pasca satu atap (one roof system) setelah munculnya Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kelahiran revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan Sumber Daya Manusianya maupun penyiapan materi hukum yang  siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan kewenangan baru di bidang ekonomi syari’ah.

Berdasarkan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006), kewenangan Peradilan Agama tidak hannya terbatas pada permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah tetapi juga menyangkut masalah zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah (Pasal 49). Adanya tiga tambahan kewenangan ini (zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah) telah secara signifikan merubah wajah peradilan Agama di Indonesia yang telah berjalan semenjak zebelum zaman kolonial hingga saat ini.  Kalau dulu  peradilan agama terkesan hannya menangani persoalan hukum keluarga Islam, saat ini wajah peradilan agama tampak lebih mentereng yaitu  peradilan hukum keluarga Islam dan peradilan perdata Islam, bahkan belakangan ada usulan untuk memakai nama baru “Peradilan Agama dan Niaga Syariah”.

Perubahan di atas telah secara jelas memberikan gambaran tentang adanya pengaruh modernitas terhadap konsepsi hukum Islam (termasuk di dalamnya peradilan Agama sebagai bagian dari konsepsi hukum Islam), munculnya revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dapat dilepaskan dari adanya trend dan perkembangan perilaku masyarakat  di bidang ekonomi syari’ah yang mencakup bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, obligasi syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, bisnis syari’ah dan lain-lain.

H. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas amatlah jelas bahwa hukum Islam tidak dapat lepas dari pengaruh modernitas dan bahkan modernitas haruslah dipertimbangkan dalam perkembangan hukum Islam agar hukum Islam mampu menciptakan kemaslahatan bagi ummat manusia. Namun yang menjadi problem adalah bagaimana  hukum Islam merespon tuntutan realitas zaman modern tersebut. Terkait dengan hal tersebut setidaknya ada empat kecenderungan di kalangan masyarakat Islam. Pertama; aliran ortodoksi yang menolak segala bentuk pembaharuan hukum Islam. Kedua; aliran reaktualisasi yang berpendapat bahwa hukum Islam bisa menerima pembaharuan pada bidang-bidang yang masuk dalam kategori zanni, bukan bagian-bagian qat’i yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun. Ketiga; aliran sekuler yang menganggap hukum Islam tidak siap pakai, sehingga harus digantikan oleh hukum lain yang lebih baik, yaitu hukum Barat. Keempat; aliran reformistik yang menghendaki hukum  Islam harus direkonstruksi total (tidak hanya yang bersifat zanni saja) agar bisa koheren dengan modernitas.

Dari pemaparan di atas juga terlihat adanya fakta yang menunjukkan bahwa perbankan Syari'ah sebagai salah satu aspek konsep hukum Islam yang telah bersentuhan dengan modernitas ternyata dalam prakteknya telah terbukti mampu secara riil menyediakan kredit kepada petani, nelayan, pengusaha, dan pedagang kecil dengan kriteria mudah, tepat waktu dan tepat jumlahnya. Ini artinya bahwa konsep hukum Islam yang dipengaruhi modernitas ternyata secara rasional telah ikut mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Terakhir, revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006  juga tidak dapat dilepaskan dari adanya modernitas yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA


Anwar, Syamsul, “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam”, makalah mata kuliah Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi, Yogyakarta, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid,  Edisi VII, Februari 1999.

Arief, Abd. Salam, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Coulson, Noel J, Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, terjemah H. Fuad, Yogyakarta :  Navila, 2001.

Djamil,  Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fanani, Muhyar, Konsep Qot’i Zanni dan Pentingnya bagi Metode Istimbat Hukum di Era Modern : Studi Perbandingan antara Jumhur Ulama dan asy-Syatibi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan,  Husain Hamid, Nazhariyyah al-maslahah fi al-Fiqh Al-Islami, Kairo: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971.

Ibn Nujaim al-Hanafi, al-Asybah wa an-Nadzair Mazhab Abi Hanifah, Kairo: Al-Halabi, 1968.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Jail, tt.

Mahmassani, Sobhi, Filsafat Hukum Dalam Islam, terj. Ahmad Sudjono, SH, Bandung: PT. Alma’arif, 1976.

Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhi: Times Press, 1987.

Minhaji, Akhmad, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhibuddin, Moh., Penyelesaian Perkara Ahli Waris Yang Hilang Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001, Yogyakarta: UCY, 2003.

Muhammad,(ed.), Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Mustaqim, Abdul, Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Periode Klasik Hingga Kontemporer, Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.

Mu’allim, Amir  dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Al-Mu’tazili, Abu al-Husain Ibn Muhammad al-Bashri, al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyat, t.t.

Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan , Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.

Nasution, Lahmuddin, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Qardhawi, Yusuf, et. al., Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid >< Ijtihad, terj. Husein Muhammad, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Keluwesan Dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Rahman, Fazlur, Islam, terjemah Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2003.

Soekanto, Soerjono, Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Soleh, A. Khudori (ed.), Pemikiran Islam Kontemporer, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.

As-Suyuti, Al-Imam Jalal ad-Din,  Al-Asybah wa An-Nadzair, t.tp.: Maktab Nur Asiya, t.t.

Al-Asybah wa an-Nazair, Sarang: Ma’had ad-Din al-Anwar, t.t.

Tebba, Sudirman, Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Usman, Muchlis, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Yusuf, M. Yunan, et.al. (ed.), Cita dan Citra Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Zaid, Mushthafa, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami wa Najm ad-Din at-Tufi, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Araby,1964.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Udanng Nomor 3 Tahun 2006.



*) Hakim Pada Pengadilan Agama Natuna, Mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[1] Hukum dan masyarakat  ibarat dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hukum hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan sebaliknya perkembangan masyarakat akan memunculkan peristiwa hukum yang menghendaki adanya hukum. Lihat Moh. Muhibuddin, Penyelesaian Perkara Ahli Waris Yang Hilang Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1999-2001 (Yogyakarta: UCY, 2003), hlm. 1. Hukum dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya dan sistem kemasyarakatan yang ada. Di Pakistan, India dan Banglades misalkan diberlakukan hukum (undang-undang) tentang batasan jumlah mahar disebabkan karena adanya praktek mahar yang dianggap tidak sejalan dengan Islam. Lihat Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 190-191, 239. Dalam sistem fiqh  juga dapat dijumpai adanya perbedaan hukum dalam kasus yang sama karena latar belakang kondisi sosial budaya yang berbeda. Lihat Noel J Coulson, Konflik Dalam Yurisprudensi Islam, alih bahasa H. Fuad  (Yogyakarta :  Navila, 2001), hlm. 31-35. Lihat juga dalam Dr. Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, terj. Ahmad Sudjono, SH (Bandung: PT. Alma’arif, 1976), hlm. 216-218.. Amir Mu’allim dan Yusdani menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Lihat Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam ( Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 51. Berkaitan dengan perubahan fatwa hukum  karena dinamika masyarakat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, sikap dan adat istiadat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Jail, tt.), III : 3.

[2] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17. Max Weber menyatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang  bersangkutan. Lihat Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

[3] Akhmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 15.

[4] Fazlur Rahman mencatat bahwa bagi banyak pengamat, sejarah Islam di masa modern pada intinya adalah sejarah dampak Barat terhadap masyarakat Islam, khususnya sejak abad ke-13 H/19 M. Lihat Fazlur Rahman, Islam, terjemah Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 2003)  hlm. 311.

[5] Najm ad-Din at-Tufi menyatakan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah maslahah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nash.  Lihat dalam  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125. Mengenai pemikiran at-Tufi dapat ditelusuri melalui Mushthafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-islami wa Najm ad-Din at-Tufi (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Araby,1964) dan Husain Hamid Hasan, Nazhariyyah al-maslahah fi al-Fiqh Al-Islami (Kairo: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971).

[6] Harun Nasution, “Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam”, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), Cita dan Citra Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 19.

[7] Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003),  hlm. 3

[8] Al-Imam Jalal ad-Din as-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nazair (Sarang: Ma’had ad-Din al-Anwar, t.t),  hlm. 99.  Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 140.

[9] Soerjono Soekanto,  Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm. 139-140.

[10] Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 254.

[11] M. Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Periode Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003),hlm. xi.

[12] Lihat Q.S. Saba’: 28 dan Al-Anbiya’: 107.

[13] Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 39.

[14] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 88.

[15] Ibid., hlm. 40.

[16] As-Suyuti, Al-Asybah wa An-Nadzair (t.tp.: Maktab Bur Asiya, t.t.), hlm. 43-44.  Dikalangan Hanafiyyah terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat sama dengan Syafi’iyyah dan adapula yang berpendapat sebaliknya, al-aslu wi al asyya’ al-hazru. Lihat Ibn Nujaim al-Hanafi, al-Asybah wa an-Nadzair Mazhab Abi Hanifah (Kairo: Al-Halabi, 1968), hlm. 66.

[17] Lihat Abu al-Husain Ibn Muhammad al-Bashri al-Mu’tazili, al-Mu’tamad fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyat, t.t.), hlm. 328.

[18] Fathurrahman Djamil, Filsafat..,hlm. 42-43.

[19] A. Khudori Soleh (ed.), Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), hlm. 7-8. Lihat juga dalam Muhyar Fanani, Konsep Qot’i Zanni dan Pentingnya bagi Metode Istimbat Hukum di Era Modern : Studi Perbandingan antara Jumhur Ulama dan asy-Syatibi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hlm. xv.

[20] Yang termasuk dalam kelompok qat’i adalah pertama; bidang aqidah dan persoalan yang berkaitan dengannya, misalnya tentang keesaan Tuhan, hari akhir dan kerasulan Nabi, kedua; bidang amaliyah (yang bersifat qat’i) , seperti shalat itu wajib, puasa itu wajib, dan hukum yang diketahui secara pasti, ketiga; bidang kaidah hukum yang diambil dari syariat Islam seperti kaidah la dharara wa la dhirara. Yang termasuk dalam kelompok zanni adalah pertama; bidang pemikiran theologi (berbeda dengan aqidah), kedua; bidang amaliyah (yang bersifat zanni) yang masih mungkin diberi interpertasi seperti kadar menyusui yang menyebabkan hubungan nasab, ketiga; bidang kaidah-kaidah mazhab seperti perbedaan dalam menggunakan qiyas sebagai dalil hukum atau tidak. Lihat Yusuf Qardhawi, et. al., Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid >< Ijtihad, terj. Husein Muhammad (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 1-5. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa hukum syariat itu ada dua macam yaitu pertama; hukum yang sama sekali tidak berubah dari ketentuannya sejak semula, tidak terpengaruh oleh perkembangan ruang dan waktu atau ijtihad para fuqoha, kedua; hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang, dan kondisi. Lihat Yusuf Qardhawi, Keluwesan Dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996),  hlm. 78-79

[21] Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam:70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. (Jakarta: IPHI bekerjasama dengan Paramadina, 1995), hlm. 889.

[22] A. Khudori Soleh, Pemikiran …., hlm. 8-9.

[23] Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hlm. 12.

[24] Akhmad Minhaji, Kontroversi…, hlm. 15.

[25] Harun Nasution, Pembaharuan…, hlm. 14.

[26] Akhmad Minhaji, Kontroversi..., hlm. 15.

[27] Ibid., hlm. 16.

[28] Syamsul Anwar, “Paradigma Fikih Kontemporer: Mencari Arah Baru Telaah Hukum Islam”, makalah mata kuliah Ushul Fiqh: Teori dan Metodologi, Yogyakarta, 2001, hlm. 21.

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Mawarid Edisi VII, Februari 1999, hlm. 24.

[30] Muhammad (ed.), Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 21.

[31] Ibid., hlm. 133.

[32] Ibid., hlm. 72-73.

Terakhir Diperbaharui (Senin, 25 April 2011 14:51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cetak biru

Wakil Ketua
No images
Sekretaris
No images
Pencarian
Alih Bahasa
Waktu Pelayanan

JAM KERJA

SENIN-KAMIS

JUM’AT

08.00-16.30

08.00-17.00

ISTIRAHAT

SENIN-KAMIS

JUM’AT

12.00-13.00

11.30-13.00

JAM SIDANG

SENIN-KAMIS

09.00-Selesai

Links

mari

BADILANG

PTA PEKANBARU

siwas

SIPP PA NATUNA

PORTAL LAPORAN PERKARA ONLINE PTA

lpse

Q

Q

komdanas

Q

Q

Q

BAWAS MARI

A

PEMBAHARUAN PERADILAN

SIKEP

DIREKTORI

login